Diskusi Reboan Membahas Persoalan Kependudukan

Diskusi Reboan Membahas Persoalan Kependudukan

Diskusi ini diselenggarakan pada Rabu, 23 April dan 12 November 2014, dihadiri oleh Muhammad Iqbal (Ketua & Pendiri Yayasan Tirta Amarta Paripurna), Dr. Makarim Wibisono, (alm.) Tubagus Danakusumah, (alm.) Drs. Firdaus Wadjdi, Marsdya TNI (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma, Mayjen TNI (Purn) Eddy Firmanto dan tim Tirta Amarta Paripurna lainnya, membahas persoalan kependudukan.

Persoalan kependudukan menjadi persoalan yang urgent bagi bangsa Indonesia. Indonesia memiliki bonus kependudukan (demografi). Bonus kependudukan ini seperti pedang bermata dua jika bisa mengoptimalkan akan menjadi kekuatan besar namun jika tidak berhasil mengelolanya bisa menjadi hambatan pencapaian tujuan dan cita-cita nasional.

Soal kependudukan terdekat dari sisi administrasi kependudukan adalah persoalan tahapan-tahapan strategis untuk pelaksanaan “e-KTP”. Pembahasan lanjutan perkembangan proyek “e-KTP” juga menjadi isu aktual yang butuh respon strategis.

Catatan: kepentingan strategis proyek ini sebenarnya pada database kependudukan, atau lebih tepat lagi, Sistem Informasi Adminsitrasi Kependudukan (SIAK) berbasis Database Biometri dan Alphanumerik, untuk sebagai “bahan dasar” pengambilan keputusan strategis pemerintah. Penggunaan istilah “e-KTP,” yang sebenarnya salah satu produk keluarannya, hanya untuk pengindentifikasian menggunakan istilah popular saja.

Penting untuk kita membenahi sistem database kependudukan Indonesia, untuk menjadi pegangan dan data dasar, untuk pijakan pengambilan keputusan-keputusan strategis, dan membuat program-program pemerintahan. Salah satu poin penting sistem database kependudukan yang valid adalah untuk menjangkau 2% penduduk yang menguasai 80% kekayaan negara Indonesia. Proyek e-KTP yang kemarin dilaksanakan bisa dikatakan gagal karena belum dapat menghimpun data kependudukan yang bersih, untuk menjadi sistem informasi administrasi kependudukan yang valid sebagai pegangan pemerintah. Untuk memiliki data kependudukan yang valid, harus dimulai dari awal (dari nol), tidak bisa meneruskan apa yang sudah ada hasil proyek-proyek kependudukan yang lalu, karena sumber datanya sudah tidak bersih, terlihat dari banyaknya masalah orang yang sudah mati kenapa datanya muncul kembali. Ini dikarenakan kepanikan tidak mencapai waktu yang ditargetkan sehingga
mengambil data lama yang sudah usang.

Karena pentingnya sistem informasi administrasi kependudukan ini bagi kehidupan bangsa, Tirta Amarta berencana akan masuk ke pemerintahan dengan membawa sistem yang telah dirancang oleh tim Tirta Amarta untuk meng-endorse pemerintah yang akan datang, supaya data kependudukan kita tertata baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Rencana di atas akan dijalankan menunggu hasil pemilu tahun ini dan pergantian pejabat-pejabat di
kementerian terutama di Depdagri, yang diperkirakan antara bulan Desember 2014 atau Januari 2015. Mendorong perhatian pemerintah yang harus lebih perhatian dan teliti lagi dalam pembenahan data kependudukan dan terutama dengan dijalankannya lagi proyek e-KTP dari awal, untuk mendapatkan data kependudukan yang bersih, sebagai modal kekuatan bangsa dan mempertegas Pancasila.

Perlu diusulkan ke berbagai pihak, terutama kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk segera melakukan evaluasi terhadap proyek e-KTP sebelumnya.

admin

Leave a Reply