Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo,
Revolusi Mental Harus Berdasarkan Pancasila
SUBMITTED BY ADMIN ON 11 FEBRUARY 2015 – 7:27PM
Yayasan Tirta Amarta Paripurna telah minta saya menulis komentar untuk Buku Putih yang akan mereka terbitkan. Buku yang berisi kajian tentang berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini dan masa depan akan memperkaya Kepustakaan Indonesia. Buku Putih itu menyajikan berbagai pemikiran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh para pimpinan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bagi masyarakat buku itu akan bermanfaat sebagai sumber pengetahuan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau kajian yang dilakukan buku itu sungguh mempunyai nilai tinggi bagi Negara dan Bangsa. Meskipun Yayasan Tirta Amarta Paripurna telah selesai menyusun buku itu, penulis ingin menyampaikan satu saran yang mudah-mudahan dapat dilaksanakan dalam kegiatan pengkajian yang dilakukan Yayasan.
Akan makin bermanfaat kalau saran itu dipenuhi dengan memasukkan hasil kajiannya dalam buku yang akan diterbitkan ini. Saran penulis menyangkut masalah yang menjadi inti kebijakan pemerintah RI sekarang yang dipimpin Presiden RI Ir Djoko Widodo dan Wakil Presiden Drs Jusuf Kalla. Itu adalah kebijakan membangun Indonesia sebagai Poros Maritim dan Revolusi Mental. Sebab pernyataan oleh Pemerintah tentang dua masalah yang amat penting itu kurang sekali didukung dengan penjelasan mendalam tentang subyek masing-masing. Apa yang dimaksud secara mendasar dengan pengertian Pembangunan Poros Maritim dan bagaimana hubungannya dengan Wawasan Nusantara, satu konsep geopolitik dan geostrategi yang sejak tahun 1975 dipunyai NKRI setelah konsep itu diterima Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam usaha membangun Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
Dalam Wawasan Nusantara ditegaskan bahwa NKRI terdiri atas bagian kelautan, daratan dan udara/angkasa yang harmonis. Wilayah nasional yang bersifat lautan luas sekali, baik sebagai wilayah nasional maupun sebagai Zone Ekonomi Eksklusif, merupakan unsur pemersatu bagi wilayah nasional yang bersifat daratan, berupa pulau-pulau besar dan kecil yang memanjang di khatulistiwa. Kesatuan Lautan dan Daratan yang luas itu menjadikan kata TANAH AIR satu kenyataan yang bagaikan satu Benua Maritim. Dan di atas wilayah lautan dan daratan yang bagaikan Benua Maritim itu terbentang udara dan angkasa yang dalam Abad ke 21 makin memperkuat kesatuan Tanah Air Indonesia. Sebagai akibat dari letak geografis Indonesia, maka Tanah Air Indonesia merupakan satu posisi silang yang amat penting dalam makna geopolitik, geoekonomi dan geostrategi. Nilai tinggi Tanah Air Indonesia masih ditambah oleh besar dan banyaknya sumberdaya alam yang dikandungnya dengan kualitas cukup tinggi dan jumlah sumberdaya manusia yang besar serta mempunyai potensi yang dapat dikembangkan sebagai kekuatan yang nyata. Kelemahan bangsa Indonesia adalah bahwa konsep yang dikandung dalam Wawasan Nusantara tidak memperoleh implementai dan perwujudan yang seharusnya sehingga kini segala potensi yang dikandung Tanah Air belum menjadikan bangsa Indonesia sejahtera serta kuat lahir dan batin. Bahkan potensi itu cenderung lebih dimanfaatkan bangsa-bangsa lain yang menjadi kaya karenanya.
Nah, bagaimana relasi atau hubungan konsep Poros Maritim dengan Wawasan Nusantara yang digambarkan secara singkat itu. Yang tak kalah pentingnya adalah hubungan dan tempat konsep Revolusi Mental dengan Pancasila yang sejak tahun 1945 diterima sebagai dasar negara dan satu pandangan hidup atau Welt Anschauung seperti dikatakan Presiden Soekarno sebagai penggali Pancasila dari akar kehidupan bangsa Indonesia. Sebab belum pernah Presiden Jokowi sebagai pencetus konsep Revolusi Mental memberikan penjelasan tentang hal itu, bahkan tak pernah menyebut istilah Pancasila. Padahal Pancasila masih menjadi Dasar Negara RI sekalipun oleh banyak kalangan dilecehkan sejak terjadinya Reformasi pada tahun 1998. Dan jelas sekali bahwa Pancasila juga mengandung aspek mental, di samping aspek spiritual dan intelektual. Sebagai Presiden RI Ir. Djoko Widodo mempunyai kewajiban untuk membela Dasar Negara RI yang masih tetap Pancasila. Karena itu bagaimana hendak mewujudkan Revolusi Mental dalam masyarakat yang secara resmi mempunyai dasar Pancasila. Yayasan Tirta Amarta Paripurna akan amat berjasa kepada bangsa Indonesia kalau dapat menyampaikan kajian tentang dua masalah ini. Itu sekurangnya akan menjadi awal dari pendalaman untuk dua konsep resmi pemerintah sekarang. Demikianlah komentar singkat untuk Buku Putih Yayasan Tirta Amarta, semoga ada manfaatnya bagi yayasan. Dan diharapkan respons positif terhadap komentar ini.
Prof. Dr. Emil Salim,
Tantangan Bangsa ke Depan
SUBMITTED BY ADMIN ON 11 FEBRUARY 2015 – 5:49PM
Sudah 70 tahun Indonesia merdeka. Banyak sudah berubah dibandingkan masa penjajahan 350 tahun dibawah Pemerintah Kolonial Belanda. Namun jejak penjajahan yang begitu lama tidak bisa serta merta dihapus begitu saja. Cengkeraman penjajah memberi jejak yang cukup dalam yang tanpa kita sadari mengganggu perjuangan kita menuju Indonesia yang adil dan makmur. Di masa penjajahan warga asli Indonesia adalah Inlander, tergolong masyarakat kelas terendah dibawah “Vreemde Oosterling” terdiri dari kebanyakan orang Tionghoa, India sebagai golongan masyarakat kelas kedua dan “Europenean, orang kulit putih asal Belanda dan Eropa selaku warga kelas I. Sebagai “inlander”, penduduk pribumi tidak punya kuasa apa-apa. Mereka tertinggal dalam pendidikan, apa lagi dalam kesempatan maju di bidang ekonomi. Sektor produktif ditangani warga kelas I, yang menguasai perkebunan, perdagangan ekspor-impor, angkutan antar pulau, dan bidang strategis Pemerintahan.
Perdagangan rakyat sampai ke desa dikuasai warga kelas II yang mengembangkan perdagangan kelontong, penyediaan kredit kecil dan memeras produsen petani di pedesaan yang terdiri dari warga kelas III, Inlander. Ekonomi yanag berkembang di masa itu adalah “Kapitalisme Telanjang”, dengan ciri-ciri “yang kuat memakan yang lemah”. Dengan peranan “harga” sebagai mekanisme pasar yang diandalkan. Ketika Indonesia merdeka, yang terjadi adalah perubahan peran. Sang “Inlander” melejit ke atas, menjadi warga kelas I menurut definisi politik, kelompok “Vreemde Oosterling” tetap menjalankan peranan kelompok penduduk kelas II. Tetapi sang “Europenean” berubah menjadi “tamu asing” yang bila membawa modal dinamakan “investor asing”. Sistem ekonomi secara hakiki tetap tidak berubah dan produksi serta konsumsi berjalan mengikuti mekanisme harga dalam sistem ekonomi pasar. Indonesia berkembang di tengah-tengah perbenturan idiologi pasca perang dunia, yang terbelah antara kelompok negara Kapitalis berhadapan dengan kelompok negara Komunis. Dalam idiologi ada perbedaan prinsipil dimana Kapitalisme bertolak dari kebebasan individualisme dan Komunisme dari penguasaan komunalisme.
Abad ke-20 didominasi oleh benturan dua idiologi Kapitalisme dengan Komunisme, yang sama-sama mendambakan kesejahteraan manusia hanya jalannya berbeda. Kapitalis mengandalkan kebebasan individu yang bergerak dalam ekonomi bebas dengan intervensi penguasa pemerintah sekecil mungkin. Sedangkan Komunisme mengandalkan kekuatan sosial masyarakat yang dimobilisasi oleh satu Partai Komunis yang memimpin pemerintahan untuk membangun masyarakat kolektif-komunis. Dengan hancurnya negara Komunis Uni Soviet sebagai pusat kekuatan idiologi pengimbang terhadap Kapitalisme, maka tumbuh anggapan bahwa perang idiologi sudah berakhir. Sehingga terbukalah dunia untuk mengembangkan negara dengan nuansa idiologi Kapitalis dengan tekanan pada ekonomi pasar.
Dalam pembangunan ekonomi semakin kuat dorongan untuk menjadikan “harga” sebagai mekanisme pasar yang mendominasi proses pembangunan. Biarkanlah “pasar” mengembangkan dinamika masyarakat yang dikendalikan oleh mekanisme harga akan memberi manfaat yang optimal bagi pengembangan kesejahteraan. Secara telanjang lahir “Washington Consensus” yang memuat mazhab agar pemerintah mengandalkan pada kebebasan pasar sebanyak-banyaknya yang akan membawa kesejahteraan masyarakat. Berilah masyarakat kebebasan berusaha dan ekonomi akan tumbuh pesat “jika Pemerintah tidur nyenyak tak bergerak”. Kemajuan ekonomi melaju pesat. Produk Domestik Bruto global melejit naik. Tetapi serentak dengan itu ketimpangan pendapatan membesar tidak saja antar negara, tetapi juga di dalam satu negara kelompok penduduk berpendapatan tinggi naik lebih cepat dari kelompok penduduk berpendapatan rendah. Ketimpangan pendapatan tidak saja tumbuh antar negara. Juga di dalam satu negara tumbuh ketimpangan pendapatan antara penduduk kota dengan desa. Dan dalam kotapun terdapat ketimpangan pendapatan antara yang hidup mewah di gedongan dengan mereka yang hidup di kampung kumuh.
“Harga” sebagai mekanisme pasar
tidak berhasil membawa ekonomi maju bersamaan dengan keadilan kehidupan sosial.
Untuk ini perlu campur tangan pemerintah mengoreksinya. Tetapi “siapakah
pemerintah” itu? Maka lahirlah perdebatan bagaimana menentukan pemerintah
itu. Secara otoriter ditentukan oleh satu partai berkuasa. Atau secara
demokratis? Tetapi bagaimana menjamin bahwa pemilihan umum dalam demokrasi
tidak terlepas dari kongkalikong korupsi dalam merebut suara dan kursi di
parlemen?
Dalam perjalanan sejarah dunia ini, Indonesia ikut tumbuh berkembang. Namun
perkembangannya tidaklah menurut “garis lurus”, sering ia membengkok
dari hasrat membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ada
berbagai tarikan kepentingan dari satu fihak dengan fihak lain.
Maka perkembangan Indonesia selama 70 tahun
ini penuh pergulatan antara kaum idealis dengan realis, antara yang
bercita-cita tinggi dengan mereka yang bersifat oportunis, antara kalangan
idiologis dengan kalangan pragmatis. Sehingga bukan tampak garis lurus, tapi
garis berpatah-patah penuh kejutan dalam perkembangan kehidupan berbangsa.
Dalam suasana seperti inilah berbagai masalah yang hidup di tanah-air memuat
hal-hal yang memberi segi-segi yang banyak nuansanya. Sehinga tidak ada
satu solusi yang sepenuhnya memuaskan dalam mencari jawaban atas masalah
kompleks pembangunan Indonesia ini. Namun berusaha mencari solusi yang tepat
perlu dilangsungkan terus-menerus, dimana dan kapan saja, oleh siapa dalam fungsi
dan tugas apapun. Karena yang kita perlu persoalkan adalah nasib bangsa
Indonesia, kemana kita pergi berjalan dalam kurun waktu 30 tahun yang akan
datang menjelang 100 tahun Republik Indonesia.
Beribu-ribu tantangan kita hadapi. Dalam waktu 30 tahun Indonesia harus lepas dari posisi negara berpendapatan menengah, dibawah USD 12.000 per jiwa penduduk, dibandingkan dengan kini USD 3.800 per jiwa tahun 2014. Kita hadapi tantangan memanfaatkan bonus-demografi yang hanya sekali muncul dalam sejarah bangsa dan kita alami sekarang di tahun 2010-2030 ini. Kita harus mampu mengatasi tantangan persaingan dengan negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita harus atasi ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian barat (Jawa-Sumatera-Bali) yang kuasai 80% Produk Domestik Bruto dengan Indonesia bagian timur yang menguasai 20% PDB bangsa. Dan semua ini harus kita tangani dengan birokrasi negara yang masih lemah dan produktifitas kerja penduduk yang masih rendah. Bertubi-tibi permasalahan dan tantangan yang menghadang kita. Oleh karena itu kita tidak boleh berdiam diri. Kita perlu cari dan usahakan solusi bersama.
Dalam rangka ini patut disambut prakarsa Yayasan Tirta Amarta menyelenggarakan pertemuan Reboan, membahas dan mengkaji berbagai masalah strategis secara integratif idiologis, politis, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk kemudian disajikan dalam penerbitan ini. Semoga renungan “Tirta Amarta” menggugah pembaca untuk berfikir, bertindak dan berbuat selanjutnya.
Muhammad Iqbal,
Perwujudan Kebermanfaatan bagi Sesama
SUBMITTED BY ADMIN ON 11 FEBRUARY 2015 – 5:45PM
Lingkungan strategis Indonesia ditengah pengaruh perubahan geopolitik dunia semakin kompleks, sehubungan dengan adanya tuntutan terwujudnya tujuan dan cita-cita bangsa sejalan dengan kesadaran pertumbuhan demokrasi masyarakat. Lingkungan strategis tersebut mencakup aksi reaksi dari lingkungan global, regional dan nasional itu bukanlah perkara yang mudah bagi kepemimpinan nasional periode 2014 – 2019 dalam menjawab kompleksitas tantangan yang akan diberikan, dalam cakupan lingkungan strategis, tanpa mengabaikan tujuan bangsa Indonesia, yang secara geografi memang sudah “dianugrahi” berada dalam posisi silang dan titik pertemuan perdagangan dunia, tentunya akan cepat menerima dampak dari perubahan dunia itu sendiri. Secara global, perkembangan yang perlu mendapatkan perhatian utamanya adalah ketidakpastian ekonomi dunia. Sementara perkembangan secara regional, kebangkitan ekonomi China, membawa dampak bagi dalam negeri Indonesia, pada bagian lain perubahan nasional terkini yang harus dihadapi adalah pergantian kepemimpinan nasional yang nyata-nyata membawa tuntutan nilai-nilai baru NKRI pada komponen strategis IPOLEKSOSBUDHANKAMIPTEK yang tidak dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Rentetan perubahan lingkungan strategis inilah yang perlu kiranya dijadikan perhatian khusus dalam membuat skenario strategis, untuk mengeliminir segala bentuk ancaman atau Threat yang akan dihadapi kedepan yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini. Ancaman itu sendiri dapat berasal dari luar maupun dalam negeri atau dapat berasal dari aktor negara dan aktor non-negara.
Dalam upaya mengeliminir segala bentuk ancaman tersebut, maka salah satu hal fundamental yang perlu dikaji ulang adalah doktrin politik luar negeri Indonesia yang menyatakan “ribuan teman tanpa musuh” (thousands friends zero enemy) atau “keseimbangan dinamis” (dynamic equilibrium). Doktrin ini tentunya sangat lemah dalam kegiatan diplomasi dengan negara-negara lain, sementara sejauh ini Indonesia masih kurang “menunjukkan taring” daya saing pada diplomasi hubungan Internasional, utamanya dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Disamping itu, di dalam negeri pun kita dihadapi dengan beberapa ancaman pada komponen strategis seperti permasalahan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan, IPTEK, dan Demografi. Tirta Amarta yang terdiri dari berbagai kalangan dengan latar belakang berbeda dan multi sektor, sadar bahwa untuk kepentingan bangsa dan negera ke depan, permasalahan bangsa tidak akan bisa selesai dengan baik apabila masih memajukan ego sektoral. Ini adalah masalah utama yang terjadi, dimana banyak pemimpin bangsa lupa dengan hal ini, atau lemah secara managerial, yang kemudian menghambat kemajuan bangsa. Tirta Amarta bertekad, apapun yang dilakukan, baik secara individual maupun dalam lingkup Tirta Amarta sendiri, untuk selalu melakukan yang terbaik, untuk tidak terlepas dari cita-cita kemajuan bangsa, dimulai dari hal-hal yang kecil sekalipun (complexity theory), untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, untuk pembangunan karakter dan integritas bangsa, dari apapun sumber daya yang dimilikinya saat ini.
Dr. Makarim Wibisono,
Jangan Sampai Indonesia Menjadi Negara Gagal
SUBMITTED BY ANONYMOUS ON 11 FEBRUARY 2015 – 5:36PM
Tahun 2015 merupakan waktu yang unik tidak saja karena sebagai anggota ASEAN Indonesia akan memasuki Masyarakat ASEAN tetapi juga sebagai suatu negara bangsa, Indonesia akan berusia 70 tahun yang berarti 30 tahun kedepan Indonesia akan mencapai usia satu abad. Sebagai anggota masyarakat yang kritis wajarlah bila memiliki keinginan tahu mengenai bagaimana Indonesia sebenarnya diusia satu abad? Sudah berkembang majukah seperti prediksi McKinsey, berjalan datar bercirikan stagnasi ataukah menjadi negara gagal (failed states) seperti Yugoslavia, Uni Sovyet dan Syria. Skenario pesimis yang diluncurkan oleh WIKI di dunia maya jelas menggambarkan Indonesia di masa depan akan menjadi failed state dan berkeping-keping menjadi beberapa negara kecil. Dalam konteks ini, Yayasan Tirta Amarta Paripurna didirikan dengan maksud untuk senantiasa menggelorakan semangat pendiri negara bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menuju negara yang adil, makmur dan sejahtera lahir dan bathin. Dengan demikian Yayasan Tirta Amarta Paripurna selalu berjuang menghindarkan diri agar Indonesia jangan sampai menjadi negara gagal serta berusaha agar Indonesia tidak hanya lari-lari ditempat saja tetapi bergerak progresif menghantarkan bangsa sejajar dengan bangsa-bangsa besar lain di dunia. Kunci utama untuk tetap memelihara momentum kemajuan tersebut adalah kerja keras dengan senantiasa berkreasi secara inovatif mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia serta menangkap secara gesit peluang-peluang yang muncul dari dinamika perjalanan bangsa.
Tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia di tahun 1945 jelas berbeda dengan apa yang dihadapi diabad ke-21. Apabila Indonesia lahir dari sistim internasional yang bipolar dimana Amerika Serikat dan Uni Sovyet yang menjadi kubu utamanya, saat ini Indonesia harus berjuang dalam sistim multi polar dimana beberapa negara besar ikut menentukan masalah-masalah global utama. Pusat gravitasi ekonomi dunia yang tadinya berada di Amerika Utara sekarang bergeser perlahan-lahan menuju benua Asia dimana Tiongkok, India dan ASEAN berpeluang memainkan peranan penting. Disamping itu tumbuhnya kekuatan Tiongkok sebagai negara ekonomi terkuat didunia juga akan membawa implikasi tidak saja kepada ASEAN sebagai kekuatan regional tetapi juga Indonesia sebagai negara keempat terbesar penduduknya di dunia.
Dalam kaitan ini, Indonesia perlu bergegas mempersiapkan diri menghadapi perobahan-perobahan eksternal yang strategis. Utamanya bagaimana meningkatkan diri agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang kompetitif, produktif, efisien, berinfrastruktur yang maju, tidak menjadi negara ekonominya berbiaya tinggi dan bersih dari korupsi dan jilatan pemburu rente serta menghormati hukum sebagai panglima (rule of law). Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan konsumsi semata-mata hanyalah semu bukanlah sesuatu yang kekal. Usaha menggiatkan industri manufaktur, industri baja, otomotif , elektronik, ICT, industri bertekhnologi unggul dan usaha kecil dan menengah yang didukung oleh sektor pertanian dan pertahanan yang kuat akan menjadi generator yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang luas ditanah air. Yayasan Tirta Amarta Paripurna ingin menyumbangkan diri dengan kajian-kajian strategis maupun melakukan contoh-contoh konkrit dengan melakukan proyek langsung di lapangan. Semoga usaha-usaha ini dapat diterima sebagai amalan komunitas. Masyarakat yang maju tidak saja dirujuk karena berpemerintahan yang kuat, media masanya independen dan berpengaruh serta sektor bisnis berkembang pesat tetapi juga dilihat bagaimana peranan dari masyarakat sipil (civil society) dalam proses pengambilan keputusan.
Menciptakan Sumber Daya Manusia Indonesia yang Berkualitas Demi Mengantisipasi Pasar Bebas ASEAN 2015 dan Perkembangan Ekonomi Dunia
SUBMITTED BY ADMIN ON 16 MARCH 2014 – 9:29AM
Sudah seharusnya masyarakat dan bangsa Indonesia mampu untuk bersaing dalam kemajuan ekonomi dunia khususnya perkembangan ekonomi dikawasan ASEAN. Dengan didukung jumlah penduduk yang besar, Indonesia sejatinya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilakukan melalui berbagai macam cara diberbagai bidang, antara lain; memperbaiki kualitas sektor pendidikan, peningkatan sektor ekonomi kerakyatan, peningkatan sektor pertanian, peningkatan sektor industri , dan sektor lainnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas beberapa sektor tersebut diharapkan dapat membuat Indonesia lebih kompetitif dalam persaingan perdagangan dunia.
Peran serta pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan demi menciptakan kualitas masyarakat dan bangsa yang lebih profesional. Pemerintah Indonesia dapat menyediakan peraturan-peraturan dalam bidang hukum yang mampu meningkatkan ekonomi bangsa. Menyediakan payung hukum yang dapat menciptakan kemajuan pada berbagai bidang kemsyarakatan dan bidang perekonomian. Jadi, pemerintah harus lebih banyak terlibat dalam pengembangan dan pembangunan bangsa. Indonesia saat ini masih tertinggal dalam perkembangan ekonomi dibanding negara tetangga dikawasan ASEAN. Menurut data Global Competitivenes Index tahun 2013 kemarin, Indonesia berada pada urutan 38 dari 148 negara sebagai negara paling kompetitif dalam daya saing produk. Sebagai ilustrasi pada negara ASEAN lainnya, Singapura berada diposisi ke-2, Malaysia diposisi ke-24, Thailand diposisi ke-37, Philipina diposisi ke- 59, dan Vietnam diposisi ke-70. Namun tentunya peran serta pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia tidak serta-merta menjadikan segala hasil produk masyarakat Indonesia menjadi terproteksi, malah tidak bisa ikut bersaing secara global.
Kebijakan yang dibuat seharusnya menganut sistem “single window approach” demi mengurangi biaya-biaya tinggi yang dapat menghalangi peningkatan daya saing. Melihat kondisi yang terjadi pada saat ini, Yayasan Tirta Amarta Paripurna, sebuah yayasan non-profit, mencoba untuk mendorong terciptanya kebijakan “satu pintu” dan mendorong untuk menghilangkan sikap ego-sektoral guna tercapainya kemajuan diberbagai sektor pembangunan. Yayasan ini nanti harus memiliki visi-misi yang jelas demi peran sertanya membangun bangsa, meningkatkan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih baik, dan menjadi sebuah organisasi yang bisa membantu pemerintah Indonesia agar lebih memiliki daya saing terhadap negara-negara lain.
Melihat beberapa ilustrasi yang terjadi di Indonesia saat ini, yang dapat dilakukan oleh Yayasan Tirta Amarta Paripurna dengan dibantu orang-orang yang terlibat didalamnya, sesegera mungkin untuk membantu dalam peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing dalam perubahan ekonomi dunia yang terus meningkat. Membantu untuk merubah struktur pendidikan kekearah yang lebih profesional. Disamping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah, menciptakan pribadi-pribadi yang jujur, tidak bermental korupsi, pribadi yang siap barsaing baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Karena keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia akan bertitik tolak dari pribadi yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab.
Perubahan demi menyongsong era perdagangan pasar bebas ASEAN nanti hendaknya berasal dari bibit-bibit baru yang sedari sekarang sudah diajarkan untuk mampu bersaing secara professional. Tentunya pemerintah juga berperan serta dengan member dukungan terutama peran serta birokrat-birokrat yang dapat diandalkan. Bukan birokrat yang bergerak demi kepentingan pribadinya saja. Langkah sederhana yang bisa segera dilakukan oleh Yayasan Tirta Amarta Paripurna salah satunya menciptakan atau membuat beberapa media komunikasi online sebagai wadah hasil pemikiran dan diskusi yayasan. Media komunikasi online ini nantinya bisa digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah atau bagi masyarakat luas. Secara tidak langsung, Yayasan Tirta Amarta Paripurna akan berperan sebagai partner pemerintah dalam pembangunan. Bersama-sama akan terus memonitor pelaksanaan pembangunan agar terus berjalan sesuai tujuannya. Tidak dimanfaatkan oleh segelintir golongan demi keuntungan pribadi.
Yayasan Tirta Amarta Paripurna merasa terpanggil untuk ikut dalam menyejahterakan masyarakat dan membantu pemerintah dalam pembangunan berbagai sektor yang ada. Sebuah peran nyata yang diharapkan bisa mendorong bangsa Indonesia agar mampu lebih berperan dalam perkembangan ekonomi nasional maupun secara global. Sebuah peran ganda yang memiliki tanggungjawab besar agar kelak keberhasilannya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan anak cucu kita nantinya juga bisa merasakan keberhasilan yang perjuangkan. Sekecil apapun usaha yang dilakukan hendaknya mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa. Kerjasama antar pribadi dan pemerintah secara profesional setidaknya bisa dijadikan bukti peran serta seluruh elemen masyarakat untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih berdaya guna. Karena dengan pemberdayaan manusia yang memiliki kemampuan daya saing hebat akan membuat Indonesia lebih dilirik oleh negara-negara lain. Indonesia lebih memiliki daya saing yang kuat. Ketika nantinya memasuki tahun perdagangan bebas ASEAN dan kemajuan ekonomi global, sumber daya manusia Indonesia tidak lagi gagap menghadapinya.