Departemen Kajian Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan rencana dan program kebijakan pengkajian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kajian di bidang potensi dan pemberdayaan ekonomi, geografi, sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

pelaksanaan unsur penelaahan dan penyusunan program dan rencana anggaran kajian di bidang potensi dan pemberdayaan ekonomi, geografi, sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup;

pelaksanaan unsur penelitian dan pengkajian strategis di bidang potensi dan pemberdayaan ekonomi, geografi, sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup;

pelaksanaan unsur evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan program kajian di bidang potensi dan pemberdayaan ekonomi, geografi, sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup.

Prof. Dr. Emil Salim,

Tantangan Bangsa ke Depan

SUBMITTED BY ADMIN ON 11 FEBRUARY 2015 – 5:49PM

Sudah 70 tahun Indonesia merdeka. Banyak sudah berubah dibandingkan masa penjajahan 350 tahun dibawah Pemerintah Kolonial Belanda. Namun jejak penjajahan yang begitu lama tidak bisa serta merta dihapus begitu saja. Cengkeraman penjajah memberi jejak yang cukup dalam yang tanpa kita sadari mengganggu perjuangan kita menuju Indonesia yang adil dan makmur. Di masa penjajahan warga asli Indonesia adalah Inlander, tergolong masyarakat kelas terendah dibawah “Vreemde Oosterling” terdiri dari kebanyakan orang Tionghoa, India sebagai golongan masyarakat kelas kedua dan “Europenean, orang kulit putih asal Belanda dan Eropa selaku warga kelas I. Sebagai “inlander”, penduduk pribumi tidak punya kuasa apa-apa. Mereka tertinggal dalam pendidikan, apa lagi dalam kesempatan maju di bidang ekonomi. Sektor produktif ditangani warga kelas I, yang menguasai perkebunan, perdagangan ekspor-impor, angkutan antar pulau, dan bidang strategis Pemerintahan.

Perdagangan rakyat sampai ke desa dikuasai warga kelas II yang mengembangkan perdagangan kelontong, penyediaan kredit kecil dan memeras produsen petani di pedesaan yang terdiri dari warga kelas III, Inlander. Ekonomi yanag berkembang di masa itu adalah “Kapitalisme Telanjang”, dengan ciri-ciri “yang kuat memakan yang lemah”. Dengan peranan “harga” sebagai mekanisme pasar yang diandalkan. Ketika Indonesia merdeka, yang terjadi adalah perubahan peran. Sang “Inlander” melejit ke atas, menjadi warga kelas I menurut definisi politik, kelompok “Vreemde Oosterling” tetap menjalankan peranan kelompok penduduk kelas II. Tetapi sang “Europenean” berubah menjadi “tamu asing” yang bila membawa modal dinamakan “investor asing”. Sistem ekonomi secara hakiki tetap tidak berubah dan produksi serta konsumsi berjalan mengikuti mekanisme harga dalam sistem ekonomi pasar. Indonesia berkembang di tengah-tengah perbenturan idiologi pasca perang dunia, yang terbelah antara kelompok negara Kapitalis berhadapan dengan kelompok negara Komunis. Dalam idiologi ada perbedaan prinsipil dimana Kapitalisme bertolak dari kebebasan individualisme dan Komunisme dari penguasaan komunalisme.

Abad ke-20 didominasi oleh benturan dua idiologi Kapitalisme dengan Komunisme, yang sama-sama mendambakan kesejahteraan manusia hanya jalannya berbeda. Kapitalis mengandalkan kebebasan individu yang bergerak dalam ekonomi bebas dengan intervensi penguasa pemerintah sekecil mungkin. Sedangkan Komunisme mengandalkan kekuatan sosial masyarakat yang dimobilisasi oleh satu Partai Komunis yang memimpin pemerintahan untuk membangun masyarakat kolektif-komunis. Dengan hancurnya negara Komunis Uni Soviet sebagai pusat kekuatan idiologi pengimbang terhadap Kapitalisme, maka tumbuh anggapan bahwa perang idiologi sudah berakhir. Sehingga terbukalah dunia untuk mengembangkan negara dengan nuansa idiologi Kapitalis dengan tekanan pada ekonomi pasar.

Dalam pembangunan ekonomi semakin kuat dorongan untuk menjadikan “harga” sebagai mekanisme pasar yang mendominasi proses pembangunan. Biarkanlah “pasar” mengembangkan dinamika masyarakat yang dikendalikan oleh mekanisme harga akan memberi manfaat yang optimal bagi pengembangan kesejahteraan.  Secara telanjang lahir “Washington Consensus” yang memuat mazhab agar pemerintah mengandalkan pada kebebasan pasar sebanyak-banyaknya yang akan membawa kesejahteraan masyarakat. Berilah masyarakat kebebasan berusaha dan ekonomi akan tumbuh pesat “jika Pemerintah tidur nyenyak tak bergerak”. Kemajuan ekonomi melaju pesat. Produk Domestik Bruto global melejit naik. Tetapi serentak dengan itu ketimpangan pendapatan membesar tidak saja antar negara, tetapi juga di dalam satu negara kelompok penduduk berpendapatan tinggi naik lebih cepat dari kelompok penduduk berpendapatan rendah. Ketimpangan pendapatan tidak saja tumbuh antar negara. Juga di dalam satu negara tumbuh ketimpangan pendapatan antara penduduk kota dengan desa. Dan dalam kotapun terdapat ketimpangan pendapatan antara yang hidup mewah di gedongan dengan mereka yang hidup di kampung kumuh.

“Harga” sebagai mekanisme pasar tidak berhasil membawa ekonomi maju bersamaan dengan keadilan kehidupan sosial. Untuk ini perlu campur tangan pemerintah mengoreksinya. Tetapi “siapakah pemerintah” itu? Maka lahirlah perdebatan bagaimana menentukan pemerintah itu. Secara otoriter ditentukan oleh satu partai berkuasa. Atau secara demokratis? Tetapi bagaimana menjamin bahwa pemilihan umum dalam demokrasi tidak terlepas dari kongkalikong korupsi dalam merebut suara dan kursi di parlemen?
Dalam perjalanan sejarah dunia ini, Indonesia ikut tumbuh berkembang. Namun perkembangannya tidaklah menurut “garis lurus”, sering ia membengkok dari hasrat membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ada berbagai tarikan kepentingan dari satu fihak dengan fihak lain.

Maka perkembangan Indonesia selama 70 tahun ini penuh pergulatan antara kaum idealis dengan realis, antara yang bercita-cita tinggi dengan mereka yang bersifat oportunis, antara kalangan idiologis dengan kalangan pragmatis. Sehingga bukan tampak garis lurus, tapi garis berpatah-patah penuh kejutan dalam perkembangan kehidupan berbangsa.
Dalam suasana seperti inilah berbagai masalah yang hidup di tanah-air memuat hal-hal yang memberi segi-segi yang banyak nuansanya.  Sehinga tidak ada satu solusi yang sepenuhnya memuaskan dalam mencari jawaban atas masalah kompleks pembangunan Indonesia ini. Namun berusaha mencari solusi yang tepat perlu dilangsungkan terus-menerus, dimana dan kapan saja, oleh siapa dalam fungsi dan tugas apapun. Karena yang kita perlu persoalkan adalah nasib bangsa Indonesia, kemana kita pergi berjalan dalam kurun waktu 30 tahun yang akan datang menjelang 100 tahun Republik Indonesia.

Beribu-ribu tantangan kita hadapi. Dalam waktu 30 tahun Indonesia harus lepas dari posisi negara berpendapatan menengah, dibawah USD 12.000 per jiwa penduduk, dibandingkan dengan kini USD 3.800 per jiwa tahun 2014. Kita hadapi tantangan memanfaatkan bonus-demografi yang hanya sekali muncul dalam sejarah bangsa dan kita alami sekarang di tahun 2010-2030 ini. Kita harus mampu mengatasi tantangan persaingan dengan negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita harus atasi ketimpangan pembangunan antara Indonesia bagian barat (Jawa-Sumatera-Bali) yang kuasai 80% Produk Domestik Bruto dengan Indonesia bagian timur yang menguasai 20% PDB bangsa. Dan semua ini harus kita tangani dengan birokrasi negara yang masih lemah dan produktifitas kerja penduduk yang masih rendah. Bertubi-tibi permasalahan dan tantangan yang menghadang kita. Oleh karena itu kita tidak boleh berdiam diri. Kita perlu cari dan usahakan solusi bersama.

Dalam rangka ini patut disambut prakarsa Yayasan Tirta Amarta menyelenggarakan pertemuan Reboan, membahas dan mengkaji berbagai masalah strategis secara integratif idiologis, politis, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk kemudian disajikan dalam penerbitan ini.

Semoga renungan “Tirta Amarta” menggugah pembaca untuk berfikir, bertindak dan berbuat selanjutnya.

• Menciptakan Sumber Daya Manusia Indonesia yang Berkualitas Demi Mengantisipasi Pasar Bebas ASEAN 2015 dan Perkembangan Ekonomi Dunia

SUBMITTED BY ADMIN ON 16 MARCH 2014 – 9:29AM

Sudah seharusnya masyarakat dan bangsa Indonesia mampu untuk bersaing dalam kemajuan ekonomi dunia khususnya perkembangan ekonomi dikawasan ASEAN. Dengan didukung jumlah penduduk yang besar, Indonesia sejatinya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilakukan melalui berbagai macam cara diberbagai bidang, antara lain; memperbaiki kualitas sektor pendidikan, peningkatan sektor ekonomi kerakyatan, peningkatan sektor pertanian, peningkatan sektor industri , dan sektor lainnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas beberapa sektor tersebut diharapkan dapat membuat Indonesia lebih kompetitif dalam persaingan perdagangan dunia.

Peran serta pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan demi menciptakan kualitas masyarakat dan bangsa yang lebih profesional. Pemerintah Indonesia dapat menyediakan peraturan-peraturan dalam bidang hukum yang mampu meningkatkan ekonomi bangsa. Menyediakan payung hukum yang dapat menciptakan kemajuan pada berbagai bidang kemsyarakatan dan bidang perekonomian. Jadi, pemerintah harus lebih banyak terlibat dalam pengembangan dan pembangunan bangsa. Indonesia saat ini masih tertinggal dalam perkembangan ekonomi dibanding negara tetangga dikawasan ASEAN. Menurut data Global Competitivenes Index tahun 2013 kemarin, Indonesia berada pada urutan 38 dari 148 negara sebagai negara paling kompetitif dalam daya saing produk. Sebagai ilustrasi pada negara ASEAN lainnya, Singapura berada diposisi ke-2, Malaysia diposisi ke-24, Thailand diposisi ke-37, Philipina diposisi ke- 59, dan Vietnam diposisi ke-70. Namun tentunya peran serta pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia tidak serta-merta menjadikan segala hasil produk masyarakat Indonesia menjadi terproteksi, malah tidak bisa ikut bersaing secara global.

Kebijakan yang dibuat seharusnya menganut sistem “single window approach” demi mengurangi biaya-biaya tinggi yang dapat menghalangi peningkatan daya saing. Melihat kondisi yang terjadi pada saat ini, Yayasan Tirta Amarta Paripurna, sebuah yayasan non-profit, mencoba untuk mendorong terciptanya kebijakan “satu pintu” dan mendorong untuk menghilangkan sikap ego-sektoral guna tercapainya kemajuan diberbagai sektor pembangunan. Yayasan ini nanti harus memiliki visi-misi yang jelas demi peran sertanya membangun bangsa, meningkatkan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih baik, dan menjadi sebuah organisasi yang bisa membantu pemerintah Indonesia agar lebih memiliki daya saing terhadap negara-negara lain.

Melihat beberapa ilustrasi yang terjadi di Indonesia saat ini, yang dapat dilakukan oleh Yayasan Tirta Amarta Paripurna dengan dibantu orang-orang yang terlibat didalamnya, sesegera mungkin untuk membantu dalam peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing dalam perubahan ekonomi dunia yang terus meningkat. Membantu untuk merubah struktur pendidikan kekearah yang lebih profesional. Disamping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah, menciptakan pribadi-pribadi yang jujur, tidak bermental korupsi, pribadi yang siap barsaing baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Karena keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia akan bertitik tolak dari pribadi yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab.

Perubahan demi menyongsong era perdagangan pasar bebas ASEAN nanti hendaknya berasal dari bibit-bibit baru yang sedari sekarang sudah diajarkan untuk mampu bersaing secara professional. Tentunya pemerintah juga berperan serta dengan member dukungan terutama peran serta birokrat-birokrat yang dapat diandalkan. Bukan birokrat yang bergerak demi kepentingan pribadinya saja. Langkah sederhana yang bisa segera dilakukan oleh Yayasan Tirta Amarta Paripurna salah satunya menciptakan atau membuat beberapa media komunikasi online sebagai wadah hasil pemikiran dan diskusi yayasan. Media komunikasi online ini nantinya bisa digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah atau bagi masyarakat luas. Secara tidak langsung, Yayasan Tirta Amarta Paripurna akan berperan sebagai partner pemerintah dalam pembangunan. Bersama-sama akan terus memonitor pelaksanaan pembangunan agar terus berjalan sesuai tujuannya. Tidak dimanfaatkan oleh segelintir golongan demi keuntungan pribadi.

Yayasan Tirta Amarta Paripurna merasa terpanggil untuk ikut dalam menyejahterakan masyarakat dan membantu pemerintah dalam pembangunan berbagai sektor yang ada. Sebuah peran nyata yang diharapkan bisa mendorong bangsa Indonesia agar mampu lebih berperan dalam perkembangan ekonomi nasional maupun secara global. Sebuah peran ganda yang memiliki tanggungjawab besar agar kelak keberhasilannya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan anak cucu kita nantinya juga bisa merasakan keberhasilan yang perjuangkan.

Sekecil apapun usaha yang dilakukan hendaknya mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa. Kerjasama antar pribadi dan pemerintah secara profesional setidaknya bisa dijadikan bukti peran serta seluruh elemen masyarakat untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih berdaya guna. Karena dengan pemberdayaan manusia yang memiliki kemampuan daya saing hebat akan membuat Indonesia lebih dilirik oleh negara-negara lain. Indonesia lebih memiliki daya saing yang kuat. Ketika nantinya memasuki tahun perdagangan bebas ASEAN dan kemajuan ekonomi global, sumber daya manusia Indonesia tidak lagi gagap menghadapinya.